HRPlasa – Permen ESDM No 5 Tahun 2015 dan Sertifikasi kompetensi di bidang Migas

Menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN, tenaga kerja Indonesia menghadapi persaingan sengit dengan Negara negara lain di ASEAN. Pemberlakuan era persaingan bebas dalam pasar tunggal sekawasan Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah dimulai sejak tahun 2015. Perhimpunan masyarakat bangsa se Asia Tenggara alias Association of South East Asian Nation (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kawasan dengan membuka akses perekonomian lewat pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016. Beberapa sektor sudah disepakati terbuka untuk menuju integrasi ekonomi Visi ASEAN 2020.
 
Kesepakatan yang menciptakan pasar bebas barang, jasa dan modal di dalam kawasan Asia Tenggara diyakini meningkatkan kapasitas ekonomi negara-negara di ASEAN. Diprediksi, pendapatan domestik bruto (PDB) ASEAN yang mulai menjalankan pasar bebas tahun ini naik dua kali lipat menjadi USD 4,7 triliun pada 2020.

Indonesia saat ini menjadi Negara target pengembangan barang dan jasa dari Negara ASEAN lain dengan kemungkinan diekspansi secara bisnis mencapai 89% (Lihat presentasi Bapak Sugiyanto di  HR Summit Migas tanggal 6 Okt 2016).

Oleh karenanya pemerintah kita membentuk dan mengembangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk berbagai jenis profesi di Indonesia. Salah satu bidang yang memiliki SKKNI adalah di bidang ESDM (Energi Sumber daya Mineral) utamanya Migas (Minyak dan Gas). Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di bidang Migas, Kementrian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib. Dan tahun 2015 lalu, merilis juga Peraturan Menteri Permen ESDM No. 05 Thn 2015 tentang Pemberlakukan SKKNI di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi secara WAJIB, mencakup 35 SKKNI.

 

                 

 

Mengapa Permen ESDM No 05 Tahun 2015 itu penting?

Menurut rilis dari Mobile.Migas.ESDM.go.id, Penetapan ini dengan pertimbangan untuk memenuhi dan meningkatkan kompetensi tenaga teknis yang berkualitas dan memiliki kemampuan teknis serta ketrampilan khusus di bidang kegiatan usaha migas.

Pertimbangan lainnya, beberapa kompetensi tenaga kerja di bidang kegiatan usaha migas belum ditetapkan secara wajib dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 sebelumnya.

Permen ESDM No 05 Tahun 2015 ini juga mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2008.

Dalam Permen ESDM No 05 Tahun 2015 ada 35 SKKNI yang sudah diwajibkan, antara lain

  1. SKKNI sektor migas serta panas bumi subsektor industri migas hulu hilir (supporting) bidang operasi pesawat angkat angkut dan ikat beban sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.245/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007
  2. SKKNI sektor migas serta panas bumi subsektor industri migas hulu hilir (supporting) bidang Keselamatan dan Kesehatan kerja sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.248/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007
  3. SKKNI sektor migas serta panas bumi subsektor industri migas hulu bidang pengeboran subbidang pengeboran darat, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.241/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007.
  4. SKKNI sektor migas serta panas bumi subsektor industri migas hulu bidang eksplorasi subbidang penyelidikan seismic sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 251/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007.
  5. SKKNI sektor migas serta panas bumi subsektor industri migas hilir bidang pengelolaan SPBU subbidang operasi SPBU, sebagaimana ditetapkan dalam Keputudan Mneteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.246/MEN/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008.
  6. SKKNI sektor migas serta panas bumi subsektor industri migas hulu-hilir bidang peralatan instrumentasi dan subbidang kalibrasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.119/MEN/IV/2009 tanggal 23 April 2009.
  7. SKKNI sektor migas serta panas bumi subsektor industri migas hulu bidang inspector rig, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 86 Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012.
  8. SKKNI kategori industri pengolahan, golongan pokok industri logam dasar, golongan industri logam dasar besi dan baja, subgolongan industri logam dasar besi dan baja, kelompok usaha industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi, area kerja pengelasan bawah air, sebagaimana ditetapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 146 Tahun 2013 tanggal 17 April 2013.
  9. SKKNI Kategori Jasa profesional, ilmiah dan teknis golongan pokok jasa arsitektur dan teknis sipil, analisis dan uji teknis pada jabatan kerja inspektur pipa penyalur, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2424 tahun 2014 tanggal 17 Juli 2014.

Sisanya silahkan mengunduh turun dokumen aslinya. Linknya ad di akhir tulisan ini.

SKKNI di bidang kegiatan usaha migas tersebut, sebagai acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi di bidang kegiatan usaha migas.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha migas, badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memenuhi dan memiliki sertifikat kompetensi.

Dirjen Migas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Permen ini. Dalam rangka penerapan SKKNI, Dirjen Migas menetapkan petunjuk teknis.

Terhadap tenaga kerja di bidang usaha migas yang telah memiliki sertifikat tenaga teknik khusus migas yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya aturan ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa sertifikat.

 

Tunggu, Apa itu Sertifikasi Profesi?

Hah? Hari gini belum tahu apa itu Sertifikasi Kompetensi ?

Informasi berikut ini saya ambil dari presentasi Pak Sugiyanto dalam HR Summit Migas tahun 2016:

Menurut  Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2004 tentang BNSP: Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional

Menurut PP 31 tahun 2006 Pasal 1 Ayat 6 tentang SiLATKERNAS, Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai :

  • Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),
  • Standar Internasional dan/atau
  • Standar Khusus.

 

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional Pasal 44:

  • Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
  • Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

 

Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan:

  • Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
  • Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.

 

Jadi apa gunanya Sertifikasi Kompetensi Bidang Migas itu ?

Untuk Negara, tentu saja meningkatkan daya saing dari tenaga kerjanya. Apalagi dengan Mutual Recognition Agreement (MRA) yang sudah dilakukan BNSP dengan Negara Negara lain.

Untuk tenaga kerja, membuktikan bahwa mereka kompeten dalam melakukan pekerjaan/profesinya. Dengan memiliki sertifikasi kompetensi, dapat juga untuk bersaing dengan tenaga kerja di Negara Asing.

Untuk perusahaan, untuk melakukan pemenuhan undang undang dan peraturan, memastikan tenaga kerjanya sudah kompeten dan efisiensi jenjang dari sisi ke HRDan.

 

Dimana Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Bidang Migas Ini?

Mudah sekali. Sudah banyak Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Migas. Jika kesulitan karena lokasi, silahkan cari LSP atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang Migas yang paling dekat dengan tempat Anda. TUK ini biasanya berupa lembaga pendidikan dan pelatihan / diklat atau safety training provider di Indonesia yang berkecimpung dalam bidang Migas. Pastikan saja mereka sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas. Lebih baik lagi jika para pelatihnya memiliki sertifikasi kompetensi atau pernah mengikuti Training for trainer sertifikasi BNSP.

Lebih mudah lagi, cari saja di web tercinta kita HRPlasa ini.

 

Permen keluaran 2015, Kenapa baru artikel ini ditulis sekarang?

Usia sertifikat di bidang migas biasanya berlaku maksimal selama 3 tahun. Disebutkan dalam Permen di atas Pasal 5: Tenaga kerja di bidang usaha migas yang telah memiliki sertifikat tenaga teknik khusus migas yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya aturan ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa sertifikat.

Rekan dan HR Department / Training depsrtment perusahaan yang terlibat dalam bidang Migas maksimal akan habis masa berlaku sertifikatnya di tahun 2018 dan harus mengikuti peraturan ini. Demikian, walaupun sudah diterbitkan tahun 2015 yang lalu, namun sepertinya peraturan ini baru akan terasa “menggigit” di akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018 ini.

 

Saya berharap semoga tulisan saya ini membantu dan memberikan informasi. Atau setidaknya memberikan Anda persiapan sebelum sertifikat Anda habis masa berlakunya.

 

Luki Tantra

Ketua TUK Transafe Learning Centre

TUK Transafe adalah TUK dari LSP PPT Migas Cepu, K3 ICCOSH, dan Instruktur Kompeten Indonesia.

 

Sources

  • http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen%20ESDM%2005%20Tahun%202015.pdf
  • http://prokum.esdm.go.id/permen/2015/Permen%20ESDM%2005%202015.pdf
  • http://indonesiahrsummit2016.com/uploads/files/HR_Summit_2016_-_Materi_Sugiyanto.pdf
  • http://mobile.migas.esdm.go.id/post/read/permen-esdm-tentang-pemberlakuan-skkni-di-bidang-migas-secara-wajib
  • http://jdih.esdm.go.id/?page=peraturan&act=listperaturan&id=52